Ketika Kuala Lumpur Lebih Murah daripada Mamuju
Sebuah Alarm untuk Kejurnas Bridge Indonesia
Oleh : Bert Toar Polii - Tukang Bridge
Ada satu komentar menarik yang muncul ketika saya mengajak rekan-rekan bridge untuk mengikuti Kejurnas di Mamuju, kemudian pada saat yang hampir bersamaan saya menyampaikan tawaran untuk mengikuti ABCC dan SEABF di Kuala Lumpur.
Komentarnya sederhana, tetapi cukup menggelitik:
“Ternyata lebih murah pergi ke Kuala Lumpur daripada ke Mamuju.”
Sekilas ini mungkin hanya komentar spontan mengenai biaya perjalanan. Tetapi kalau kita renungkan lebih jauh, kalimat tersebut sebenarnya menyimpan sebuah persoalan penting bagi perkembangan bridge Indonesia.
Mengapa mengikuti kejuaraan di luar negeri bisa terasa lebih murah daripada mengikuti Kejuaraan Nasional di dalam negeri?
Pertanyaan ini layak kita diskusikan.
Bukan Mamuju yang Salah
Pertama-tama harus ditegaskan bahwa persoalannya bukan Mamuju.
Mamuju berhak dan patut mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah Kejurnas. Justru semakin banyak daerah di Indonesia yang bersedia menyelenggarakan kegiatan bridge tingkat nasional, semakin baik untuk pemerataan pembinaan dan perkembangan olahraga bridge.
Yang perlu kita lihat adalah persoalan yang lebih mendasar:
Apakah lokasi penyelenggaraan Kejurnas sudah mempertimbangkan total biaya yang harus ditanggung peserta dari berbagai daerah?
Sebab bagi seorang pemain, biaya mengikuti kejuaraan bukan hanya biaya pendaftaran.
Ada tiket pesawat atau transportasi darat, hotel, makan, transportasi lokal, dan biaya lain selama berada di kota penyelenggara.
Dengan kata lain, yang harus dihitung bukan sekadar:
“Berapa biaya ikut Kejurnas?”
Tetapi:
“Berapa biaya total yang harus dikeluarkan seorang pemain untuk bisa ikut Kejurnas?”
Dan di sinilah perbandingan dengan Kuala Lumpur menjadi menarik.
Kuala Lumpur adalah Contoh yang Harus Kita Renungkan
Kuala Lumpur memiliki keuntungan besar sebagai salah satu pusat penerbangan dan bisnis di kawasan Asia Tenggara.
Dari berbagai kota di Indonesia, penerbangan menuju Kuala Lumpur relatif banyak. Persaingan maskapai juga membuat harga tiket pada waktu tertentu cukup kompetitif.
Sementara itu, perjalanan menuju beberapa kota di Indonesia sendiri dapat menjadi mahal karena keterbatasan penerbangan, harus transit, atau jadwal penerbangan yang tidak fleksibel.
Akibatnya muncul situasi yang cukup ironis:
Kejuaraan internasional di Malaysia bisa saja secara keseluruhan lebih murah diikuti daripada Kejuaraan Nasional di Indonesia.
Ini bukan sekadar masalah harga tiket.
Ini adalah masalah aksesibilitas.
Kejurnas Seharusnya Menjadi Kompetisi yang Paling Mudah Diakses
Kejurnas memiliki posisi yang sangat berbeda dengan kejuaraan internasional.
Kalau seorang pemain ingin mengikuti ABCC atau SEABF, ia memang sudah memahami bahwa dirinya akan melakukan perjalanan ke luar negeri.
Tetapi kalau kita berbicara mengenai Kejurnas, seharusnya pemain dari seluruh Indonesia merasa bahwa kompetisi tersebut merupakan bagian dari kalender utama mereka.
Jangan sampai ada pemain yang sebenarnya ingin mengikuti Kejurnas tetapi kemudian berpikir:
“Biayanya terlalu mahal.”
Lebih buruk lagi kalau klub atau daerah akhirnya mengatakan:
“Daripada mengirim pemain ke Mamuju, lebih baik uangnya dipakai untuk kegiatan lain.”
Kalau ini terjadi secara luas, kita kehilangan salah satu fungsi utama Kejurnas sebagai ajang konsolidasi dan kompetisi nasional.
Kita Perlu Mengubah Cara Berpikir tentang Tuan Rumah
Selama ini pemilihan tuan rumah sering dilihat dari sudut pandang:
“Daerah mana yang bersedia menjadi tuan rumah?”
Mungkin sudah waktunya ditambah dengan pertanyaan:
“Daerah mana yang paling mudah dan ekonomis dijangkau oleh mayoritas peserta?”
Ini bukan berarti setiap Kejurnas harus diselenggarakan di Jakarta.
Bukan pula berarti daerah-daerah di luar Pulau Jawa tidak boleh menjadi tuan rumah.
Sebaliknya, pemerataan tetap penting.
Namun, keputusan tersebut perlu mempertimbangkan total cost of participation.
Misalnya, sebelum menentukan lokasi, dapat dibuat simulasi:
rata-rata biaya transportasi peserta;
jumlah penerbangan yang tersedia;
kebutuhan transit;
harga hotel;
biaya transportasi lokal;
biaya makan;
serta lama perjalanan.
Dengan data tersebut, kita bisa mendapatkan gambaran nyata tentang biaya mengikuti Kejurnas dari perspektif peserta.
Jangan Hanya Menghitung Biaya Penyelenggara
Ada satu hal lain yang sering luput.
Panitia tentu harus menghitung:
“Berapa biaya menyelenggarakan Kejurnas di kota ini?”
Tetapi PB GABSI juga sebaiknya menghitung:
“Berapa biaya yang harus dikeluarkan seluruh peserta untuk datang ke kota ini?”
Keduanya berbeda.
Bisa saja sebuah kota menawarkan gedung yang murah atau dukungan pemerintah daerah yang besar sehingga biaya penyelenggaraan menjadi lebih rendah.
Tetapi apabila ribuan peserta dan pendamping harus mengeluarkan biaya perjalanan yang jauh lebih tinggi, maka secara keseluruhan biaya kegiatan nasional tersebut mungkin justru menjadi lebih mahal.
Inilah yang saya maksud dengan biaya tersembunyi penyelenggaraan Kejurnas.
Jangan Sampai Kejurnas Menjadi Kompetisi untuk yang Mampu Membayar
Bridge Indonesia membutuhkan semakin banyak pemain.
Kita ingin pemain junior berkembang.
Kita ingin klub-klub daerah aktif.
Kita ingin pemain dari luar Pulau Jawa mempunyai kesempatan yang sama.
Kita ingin Kejurnas menjadi pesta bridge nasional.
Karena itu, jangan sampai biaya perjalanan membuat Kejurnas perlahan-lahan berubah menjadi kompetisi yang hanya mudah diikuti oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih.
Ini sangat penting terutama untuk pembinaan pemain muda.
Seorang pemain muda mungkin mempunyai kemampuan bridge yang sangat baik, tetapi belum tentu memiliki kemampuan finansial untuk melakukan perjalanan jauh.
Kalau biaya menjadi penghalang, kita berpotensi kehilangan bibit-bibit pemain yang sebenarnya bisa menjadi aset nasional.
Justru Karena Itu Kita Perlu Terobosan
Saya melihat persoalan ini bukan sebagai alasan untuk mengurangi jumlah Kejurnas atau membatasi daerah yang ingin menjadi tuan rumah.
Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk melakukan terobosan.
Misalnya, PB GABSI dapat membuat sistem evaluasi calon tuan rumah yang mempertimbangkan tiga hal sekaligus:
1. Biaya penyelenggaraan
Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan pertandingan dengan standar nasional?
2. Aksesibilitas
Seberapa mudah peserta dari berbagai wilayah Indonesia mencapai lokasi tersebut?
3. Total biaya peserta
Berapa kira-kira biaya rata-rata yang harus dikeluarkan seorang pemain untuk mengikuti Kejurnas?
Dengan demikian, keputusan tuan rumah tidak hanya berdasarkan siapa yang menawarkan diri, tetapi juga berdasarkan efisiensi dan kepentingan peserta.
Mamuju Tetap Harus Kita Dukung
Saya kira penting untuk menjaga perspektif yang sehat.
Kalau Mamuju sudah ditetapkan sebagai tuan rumah, tentu kita harus mendukung suksesnya Kejurnas tersebut.
Mamuju bukan masalahnya.
Justru pelaksanaan Kejurnas di Mamuju dapat menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga.
Setelah Kejurnas selesai, PB GABSI dapat meminta data sederhana dari peserta:
Berapa total biaya yang Anda keluarkan untuk mengikuti Kejurnas Mamuju?
Data tersebut kemudian dibandingkan dengan Kejurnas-Kejurnas sebelumnya.
Dari sana kita mempunyai fakta, bukan sekadar asumsi.
Dan di Sinilah Kuala Lumpur Menjadi Menarik
Menariknya, pada waktu yang sama ada kesempatan mengikuti ABCC dan SEABF di Kuala Lumpur.
Dua kegiatan tersebut memberikan pilihan yang berbeda.
Kita bisa mengikuti kompetisi internasional, bertemu pemain dari negara lain, memperoleh pengalaman internasional, sekaligus bermain dalam suasana kompetisi yang lebih luas.
Dan kalau ternyata total biaya perjalanan ke Kuala Lumpur justru tidak jauh berbeda—bahkan dalam kasus tertentu lebih murah—maka wajar kalau pemain bertanya:
“Mengapa saya harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mengikuti Kejurnas di negeri sendiri?”
Pertanyaan ini jangan dianggap sebagai kritik terhadap Kejurnas.
Sebaliknya, ini harus menjadi bahan introspeksi kita bersama.
Jangan Sampai Pemain Dipaksa Memilih
Idealnya seorang pemain Indonesia tidak perlu memilih antara:
Kejurnas atau kejuaraan internasional.
Keduanya mempunyai fungsi yang berbeda.
Kejurnas penting untuk menentukan prestasi nasional, mempertemukan pemain dari seluruh Indonesia, memperkuat klub dan daerah, serta menjadi bagian dari sistem pembinaan.
Sementara ABCC dan SEABF memberikan kesempatan untuk menguji kemampuan pemain Indonesia di tingkat regional dan internasional.
Keduanya seharusnya saling melengkapi, bukan saling bersaing karena masalah biaya perjalanan.
Mungkin Sudah Waktunya Kita Berpikir “Value for Money”
Dalam mengelola olahraga modern, kita tidak cukup hanya berbicara tentang anggaran.
Kita harus berbicara tentang:
value for money.
Setiap rupiah yang dikeluarkan pemain, klub, sponsor, maupun PB GABSI harus menghasilkan manfaat maksimal bagi perkembangan bridge.
Kalau seorang pemain mengeluarkan jumlah uang yang sama untuk pergi ke Kuala Lumpur dan Mamuju, pertanyaannya bukan lagi:
“Mana yang lebih murah?”
Tetapi:
“Mana yang memberikan manfaat lebih besar?”
Dan kalau pertanyaan seperti ini mulai muncul di kalangan pemain, berarti kita memang perlu melakukan evaluasi terhadap cara kita merancang kalender dan lokasi pertandingan nasional.
Ini Bukan Sekadar Soal Tiket Pesawat
Pada akhirnya, komentar:
“Lebih murah ke Kuala Lumpur daripada ke Mamuju.”
jangan berhenti sebagai bahan percakapan di grup WhatsApp.
Komentar tersebut seharusnya menjadi alarm.
Alarm bahwa aksesibilitas harus menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyelenggaraan Kejurnas.
Alarm bahwa biaya peserta harus ikut diperhitungkan.
Alarm bahwa pembinaan nasional tidak hanya membutuhkan pertandingan yang bagus, tetapi juga pertandingan yang terjangkau untuk diikuti.
Dan yang paling penting, alarm bahwa PB GABSI harus terus mencari terobosan agar semakin banyak pemain Indonesia mampu mengikuti kompetisi nasional dan internasional.
Karena tujuan akhirnya bukan sekadar:
“Kejurnas terlaksana.”
Tetapi:
“Semakin banyak pemain Indonesia mampu ikut Kejurnas, semakin banyak klub berkembang, dan semakin kuat prestasi bridge Indonesia.”
Kalau suatu hari nanti kita berhasil membuat Kejurnas di berbagai daerah sekaligus tetap ekonomis bagi peserta, itulah baru pemerataan yang sesungguhnya.
Dan mungkin, dari komentar sederhana tentang Mamuju dan Kuala Lumpur ini, kita justru menemukan sebuah pertanyaan besar untuk masa depan PB GABSI:
Bagaimana membuat Kejurnas menjadi kompetisi nasional yang bukan hanya bergengsi, tetapi juga paling mudah diakses dan paling layak diperjuangkan oleh pemain Indonesia?
No comments:
Post a Comment