Hampir Dua Tahun Berlalu: Ke Mana Janji Rp1,26 Triliun untuk Danau Tondano?

Oleh : Bert Toar Polii - Tukang Bridge

“Politicians can tell you what the future will be and afterwards why it didn’t happen.”
— Winston Churchill

Saya teringat kutipan Winston Churchill ketika kembali melihat foto ini.

Bukan karena saya ingin menyamakan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) dengan Churchill. Sama sekali bukan.

Tetapi karena kalimat Churchill tersebut terasa relevan untuk mengingatkan kita bahwa janji politik pada akhirnya harus berhadapan dengan kenyataan.

Dan salah satu janji yang menurut saya perlu kita tanyakan kembali adalah rencana besar membangun dan memperindah Danau Tondano.

JANJI ITU DIUCAPKAN PADA DESEMBER 2024

Pada Desember 2024, ketika masih sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling mengungkapkan rencana besarnya untuk Danau Tondano.

Pernyataannya cukup tegas.

YSK menyebut Rp1,26 triliun telah disiapkan untuk membangun Danau Tondano.

“Janji langsung ditepati, target saya pertama adalah membangun Danau Tondano dan dana telah disiapkan.”

Rencananya bukan kecil.

Disebutkan akan dibangun empat dermaga, empat terminal dan kapal wisata.

Visinya pun sangat besar: Danau Tondano akan dikembangkan menjadi salah satu tempat wisata paling indah di Indonesia, dengan menampilkan kekayaan budaya Sulawesi Utara, UMKM dan ekonomi kreatif.

Kalau benar demikian, tentu kita semua patut bergembira.

Danau Tondano memang terlalu berharga untuk dibiarkan berjalan tanpa arah.

SEKARANG SUDAH HAMPIR DUA TAHUN

Pernyataan itu dibuat pada Desember 2024.

Sekarang kita sudah berada di Agustus 2026.

Artinya, hampir 20 bulan telah berlalu.

YSK bahkan sudah bukan lagi calon gubernur. Ia sudah memimpin Sulawesi Utara.

Karena itu, pertanyaan saya sederhana:

Bagaimana perkembangan rencana Rp1,26 triliun tersebut?

Bukan untuk mencari kesalahan.

Bukan pula untuk mengatakan bahwa tidak ada pekerjaan yang dilakukan.

Ada.

Pembersihan eceng gondok, misalnya, sudah dilakukan bersama TNI dan pemerintah daerah. Pada Maret 2025 Gubernur YSK bahkan turun langsung memantau proses pembersihan Danau Tondano.

Pemkab Minahasa juga telah menandatangani MoU dengan ITDC pada Februari 2025 untuk pengembangan kawasan pariwisata sekitar Danau Tondano. Danau Tondano sendiri merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional berdasarkan Perpres 60 Tahun 2021.

Pada 2026, kawasan Sumaru Endo di tepi Danau Tondano juga telah mengalami revitalisasi dan dibuka kembali dengan konsep wisata air dan alam yang lebih menarik.

Jadi, ada gerakan.

Tetapi pertanyaannya adalah:

Apakah itu merupakan bagian dari realisasi proyek Rp1,26 triliun yang dijanjikan pada Desember 2024?

Kalau iya, sudah sampai tahap mana?

Kalau belum, apa kendalanya?

PUBLIK BERHAK TAHU

Angka Rp1,26 triliun bukan angka kecil.

Karena itu masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang sederhana dan transparan.

Misalnya:

1. Berapa sebenarnya anggaran yang sudah tersedia?

Apakah Rp1,26 triliun tersebut sudah masuk dalam APBN, APBD, atau berasal dari sumber pendanaan lainnya?

2. Apa saja proyek yang masuk dalam anggaran tersebut?

Apakah benar termasuk empat dermaga, empat terminal dan kapal wisata seperti yang pernah disampaikan?

3. Di mana lokasi empat dermaga tersebut?

4. Apakah desain dan studi kelayakannya sudah selesai?

5. Apakah pembangunan fisiknya sudah dimulai?

6. Berapa anggaran yang sudah terserap sampai Agustus 2026?

Dan yang paling penting:

Kapan masyarakat bisa melihat hasil nyatanya?

JANGAN SAMPAI KITA HANYA MEMBANGUN “WAJAH” DANAU

Saya pernah menulis bahwa kalau ingin menjadikan Danau Tondano sebagai destinasi wisata kelas nasional, kita jangan hanya berpikir tentang membangun dermaga dan membeli kapal.

Pariwisata membutuhkan ekosistem.

Ada jalan.

Ada listrik.

Ada air bersih.

Ada telekomunikasi.

Ada toilet.

Ada tempat parkir.

Ada restoran.

Ada penginapan.

Ada keamanan.

Ada SDM pariwisata.

Dan tentu saja ada lingkungan danau yang harus dijaga.

Sebab percuma membangun terminal dan dermaga yang megah kalau wisatawan datang tetapi tidak tahu harus melihat apa.

Percuma membeli kapal wisata kalau tidak ada penumpangnya.

Percuma membangun fasilitas pariwisata kalau eceng gondok kembali memenuhi danau.

Dan percuma menghabiskan uang besar kalau setelah beberapa tahun fasilitas tersebut tidak terawat.

EMPAT DERMAGA BUKAN TUJUAN AKHIR

Menurut saya, empat dermaga justru harus dilihat sebagai bagian dari sebuah master plan pariwisata Danau Tondano.

Bayangkan kalau masing-masing dermaga mempunyai karakter sendiri.

Satu menjadi pintu masuk wisata sejarah.

Satu menjadi pusat wisata budaya.

Satu menjadi pusat olahraga air.

Satu lagi menjadi pusat kuliner dan ekonomi kreatif.

Maka kapal wisata bukan sekadar alat transportasi.

Kapal menjadi bagian dari pengalaman wisata.

Wisatawan datang, naik kapal, menikmati pemandangan, turun di desa wisata, menikmati kuliner Minahasa, membeli produk UMKM, melihat budaya lokal, kemudian kembali melalui dermaga lain.

Itulah pariwisata yang hidup.

Bukan sekadar proyek fisik.

DAN JANGAN LUPA: DANAU TONDOANO BUKAN SEKADAR OBJEK WISATA

Danau Tondano adalah sumber kehidupan.

Karena itu pembangunan harus berjalan bersama dengan konservasi.

Pembersihan eceng gondok tentu penting. Tetapi kalau akar persoalannya tidak diselesaikan, pekerjaan tersebut akan menjadi pekerjaan rutin yang menghabiskan biaya.

Kita membutuhkan strategi jangka panjang.

Bagaimana menjaga kualitas air?

Bagaimana mengendalikan eceng gondok?

Bagaimana mengatur aktivitas di sekitar danau?

Bagaimana menjaga sempadan danau?

Bagaimana melibatkan masyarakat?

Dan yang paling penting:

Bagaimana membuat masyarakat sekitar menjadi pelaku utama, bukan hanya penonton pembangunan?

SAYA TIDAK INGIN JANJI INI HILANG

Saya menulis ini bukan untuk mengatakan bahwa YSK gagal.

Belum waktunya menyimpulkan itu.

Justru saya ingin mengingatkan.

Karena saya percaya Danau Tondano terlalu penting untuk hanya menjadi bahan kampanye setiap lima tahun.

Saya juga pernah ikut menyampaikan berbagai gagasan mengenai pengembangan Danau Tondano. Bahkan pada Maret 2025 saya menulis masukan tentang pembangunan pariwisata Danau Tondano setelah YSK terpilih.

Jadi posisi saya jelas:

Saya ingin rencana itu berhasil.

Saya ingin melihat Danau Tondano benar-benar menjadi destinasi wisata unggulan Sulawesi Utara.

Saya ingin melihat masyarakat sekitar danau mendapatkan manfaat ekonomi.

Saya ingin melihat budaya Minahasa menjadi bagian dari atraksi wisata.

Saya ingin melihat UMKM tumbuh.

Saya ingin melihat anak-anak muda mendapatkan pekerjaan karena pariwisata.

Dan saya ingin suatu hari nanti wisatawan datang ke Sulawesi Utara bukan hanya bertanya:

“Di mana Bunaken?”

tetapi juga:

“Bagaimana caranya saya bisa menikmati Danau Tondano?”

MAKA, PERTANYAANNYA SEKARANG SANGAT SEDERHANA

Hampir dua tahun sudah berlalu sejak janji itu disampaikan.

Rp1,26 triliun itu sekarang berada di mana?

Apakah masih dalam tahap perencanaan?

Sudah dianggarkan?

Sudah dilelang?

Sudah mulai dibangun?

Atau sebagian sudah direalisasikan?

Dan kalau sudah berjalan, mari tunjukkan kepada masyarakat apa saja yang sudah dikerjakan.

Tidak ada yang salah dengan mengingatkan janji.

Justru demokrasi membutuhkan masyarakat yang mau mengingatkan pemerintahnya.

Karena janji politik bukan sekadar kata-kata.

Janji politik adalah utang moral kepada rakyat.

Saya berharap suatu hari nanti saya bisa menulis artikel lanjutan:

“Ternyata Janji Itu Benar-Benar Ditepati: Danau Tondano Bangkit.”

Dan saya akan menjadi orang yang paling senang menulisnya.

Sebab pada akhirnya, yang kita tunggu bukan alasan mengapa sebuah rencana tidak terlaksana.

Yang kita tunggu adalah hasilnya.

Danau Tondano tidak bisa menunggu terlalu lama.

Hampir dua tahun sudah berlalu. Sekarang waktunya memperlihatkan progresnya.